Timika-jurnalpapua.id
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pertumbuhan pada anak dan balita, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga Kampung Pomako Kabupaten Mimika, Sabtu (14/10/2023).
Kegiatan penyerahan ini dihadiri pimpinan OPD dilingkup Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Mimika. Juga dihadiri oleh VP Goverment Relation PT. Freeport Indonesia Jhony Lingga.
Kepala Distrik Mimika Timur, Bakri Athoriq saat menyampaikan sambutan menyampaikan ucapan terima kasih Pj. Gubernur Papua yang telah menjalankan program membantu warganya.
“Kami sangat bangga karena kami sudah dibantu pembangunan rumah layak huni, bantuan pencegahan stunting serta bantuan dalam sisi ekonomi yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dr. Silwanus Sumule saat menyampaikan laporan mengatakan program bantuan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan sektor kesehatan masyarakat Kamoro, khususnya pada balita dan anak.
“Hari ini kita serahkan bantuan langsung tunai untuk membantu kesehatan anak. Kami harap bantuan ini bisa meningkatkan kesehatan anak dan balita di kampung ini,” ungkapnya.
Adapun bantuan langsung tunai ini meliputi bantuan kepada bayi yang berumur dibawah dua tahun (Baduta). Jika berat badan tidak naik saat penimbangan, maka mendapat bantuan sebesar Rp. 850.000. Dan jikalau berat badan mengalami penurunan maka orangtuanya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 850.000 yang ditransfer langsung ke rekening. Sementara untul penderita stunting, akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta dan langsung ditransfer ke rekening orangtua.
“Juga ada bantuan untuk kader yang mendampingi tumbuh kembang balita yang sedang dalam pemantauan dan penanganan. Kita akan berikan uang transport sebesar Rp. 250 ribu per bulan,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengatakan, ditengah kondisi seperti ini, pemerintah secara serius melakukan penanganan terhadap kasus stunting karena itu adalah program nasional.
“Ini bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, 955 kasus harus bisa diintervensi. Para kader yang akan melakukan pemantauan dan pelaporan. Laporkan segera agar segera diintervensi dengan bantuan dana. Uang untuk prioritas belanja kebutuhan gizi anak balita bukan untuk belanja yang lain,” imbuhnya (**)
