TIMIKA – jurnalpapua.id
Dalam rangka memperingati Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-52, Pemda Mimika menyerahkan Satya Lencana kepada 10 ASN. Proses penyerahan dilakukan usai menggelar upacara di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Rabu (29/11/2023).
Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, SE, MH usai menyematkan pin penghargaan kepada 10 ASN menyampaikan terima kasih serta apresiasi dan selamat kepada 10 ASN penerima Satya Lencana. Menurutnya, kinerja dan pengabdian harus terus dipertahankan hingga pada masa purna pengabdian kepada masyarakat.
Adapun penerima Satya Lencana sebagai berikut:
- Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun diberikan kepada Slamet Sutejo, S.STP., MSi, Herlina Imea,S.IP., MMP, dan Fransiska Tekege, ST.
- Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun diberikan kepada Drs. Ananias Faot, MSi, Alice Irene Wanma, SKM, dan Fransiskus Bokeyau, S.Pd.
- Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun diberikan kepada Dr. Antonius Pasulu, SP, THT-KI., M.Kes, Betriks Pademme, SS., M.Si, Abdul Azis, SE dan Jeni Timang, S.Pt., M.Si
HUT KORPRI tahun 2023 kali ini mengusung tema Semangat para pegawai Republik Indonesia, teruslah mengabdi demi bangsa Indonesia ini. KORPRIKAN INDONESIA!.
Eltinus Omaleng saat membacakan sambutan tertulis Dewan Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan Masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI.
Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga KORPRI tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama.
Kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan.
Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu.
“Saya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045 agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme,” tuturnya.
Diungkapkan berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi.
Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan. Oleh karena itu, KORPRI ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Dan saat ini Pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary sistem dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal.
“Bahwa saat ini program utama KORPRI mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, saya mengajak pengurus KORPRI agar turut berperanserta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak,”ungkapnya.
Ditambahkan Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok.
Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi.
“Berkaitan dengam hal tersebut, Pemerintah telah meluncurkankebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi,” ujarnya.
Usai melaksanakan upacara acara dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun oleh Bupati Eltinus Omaleng. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian hadiah lomba dan seremonial di lobby gedung Kantor Pusat Pemerintahan. (**)
